KOPENHAGEN, TERKINI.COM – Pemimpin Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark, dengan tegas menolak usulan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menguasai wilayah tersebut.
Pernyataan ini datang setelah Trump mengungkapkan minatnya terhadap Greenland dalam rangka keamanan nasional dan kebebasan dunia.
“Greenland adalah milik kami. Kami tak dijual dan selamanya tak akan dijual,” kata Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, kepada kantor berita Ritzau pada Senin (23/12).
Pernyataan tersebut menanggapi usulan Trump yang disampaikan pada Minggu (22/12), ketika dia mengumumkan calon duta besar AS untuk Denmark. Trump menyebutkan bahwa bagi Amerika Serikat, memiliki dan mengendalikan Greenland adalah “kebutuhan absolut” untuk tujuan keamanan nasional dan stabilitas global.
Meskipun tidak mengusulkan secara langsung untuk “membeli” Greenland, pernyataan Trump mengingatkan pada insiden tahun 2019, ketika ia sempat mengusulkan hal yang sama, yang membuat kehebohan di dunia internasional.
Otonomi dan Kemitraan Global
Pernyataan keras dari pemimpin Greenland juga disertai penegasan mengenai otonomi wilayah tersebut dan haknya untuk menjalin hubungan internasional secara mandiri. “Hubungan internasional dan perdagangan kami tak bisa selamanya dilakukan melalui Denmark,” tambah Egede. Greenland, yang memiliki kewarganegaraan penuh baik di Denmark maupun Uni Eropa, berkomitmen untuk mengelola urusan dalam negeri dan menjalin kemitraan internasional sesuai dengan kepentingan rakyatnya.
Politisi dari Greenland, Aaja Chemnitz, menilai pernyataan Trump sangat tidak pantas dan menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. “Tak ada partai politik di Greenland yang mau menjadi warga negara AS,” ujar Chemnitz, menyiratkan penolakan yang jelas terhadap usulan tersebut seperti dikutip Terkini.com dari Anadolu Agensi (24/12/2024).
Greenland Bukan “Aset” Geostrategis
Wakil lainnya dari Greenland di parlemen Denmark, Aki-Matilda Hoegh Dam, juga menegaskan bahwa Greenland bukanlah aset yang bisa dijadikan “trofi dagang atau geostrategis”. Meskipun demikian, ia tetap terbuka untuk berdialog tentang niat Trump, meskipun menekankan bahwa wilayah tersebut memiliki hak penuh atas otonomi dan masa depannya.
Greenland, yang memiliki sistem pemerintahan otonom, berhak mengatur urusan dalam negerinya, termasuk memiliki parlemen dan pemerintahan mandiri. Greenland juga diwakili oleh dua anggota di Folketing, parlemen Denmark.
Menunggu Tanggapan Denmark
Sementara itu, meski wartawan Ritzau telah meminta keterangan dari Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dan Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen, keduanya belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini hingga berita ini disiarkan.
Dengan tegas, Greenland menegaskan bahwa masa depannya akan ditentukan oleh rakyatnya sendiri, dan bukan oleh negara lain, meskipun tetap membuka ruang untuk dialog internasional yang saling menguntungkan (Wan).