JAKARTA. TERKINI.COM – Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) bergerak cepat mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kedokteran Hewan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.
Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi dengan Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai NasDem dan komisi terkait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Salah satu delegasi yang hadir, drh. Baiq Yunita Arisandi, M.A.P, Medik Veteriner Muda sekaligus Ketua Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan payung hukum yang lebih kuat untuk memperkuat tata kelola profesi dokter hewan.
“RUU Kedokteran Hewan bukan hanya menyangkut kepentingan profesi, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas. Regulasi yang kuat akan memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, menjamin keamanan pangan asal hewan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia,” ujar Ita panggilan akrab drh. Baiq Yunita Arisandi, M.A.P.
Menurutnya, dokter hewan memiliki peran strategis dalam menjaga rantai produksi peternakan nasional yang menjadi salah satu pilar ketahanan pangan Indonesia.
“Profesi dokter hewan memikul tanggung jawab besar, mulai dari kesehatan ternak, keamanan pangan asal hewan hingga perlindungan kesehatan masyarakat. Karena itu, regulasi yang komprehensif menjadi kebutuhan yang mendesak,” katanya.
Dukungan DPR Diharapkan Percepat Pengesahan
Dalam audiensi tersebut, rombongan PB PDHI menyampaikan berbagai masukan kepada DPR agar pembahasan RUU Kedokteran Hewan dapat diprioritaskan.
Delegasi PB PDHI dipimpin jajaran pengurus pusat, di antaranya Sekretaris Jenderal drh. Andi Wijanarko, MM, Ketua I drh. B. Suli Teruli Sitepu, serta sejumlah akademisi dan praktisi veteriner dari berbagai daerah.
Baiq menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Partai NasDem yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut.
“Kami berharap dukungan DPR dapat mempercepat lahirnya Undang-Undang Kedokteran Hewan sehingga tata kelola profesi semakin profesional dan mampu menjawab tantangan kesehatan hewan maupun kesehatan masyarakat di masa depan,” ujarnya.
Antisipasi Ancaman Zoonosis
PB PDHI menilai urgensi RUU Kedokteran Hewan semakin tinggi di tengah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis yang berpotensi memicu krisis kesehatan maupun ekonomi.
Penguatan kelembagaan profesi, peningkatan kompetensi dokter hewan, hingga kepastian hukum dalam pelayanan veteriner dinilai menjadi fondasi penting untuk mendukung konsep One Health, yaitu kolaborasi antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Menariknya, Baiq Yunita Arisandi juga mengungkapkan momen unik saat bertemu anggota DPR RI dari Fraksi NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, yang juga merupakan suaminya.
“Hari ini rasanya seperti sedang di kongres HMI karena harus berhadapan dengan suami sendiri ternyata di rumah dan di forum berbeda. Namun yang terpenting, kami sama-sama memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui lahirnya regulasi yang lebih baik,” katanya sambil tersenyum.
Dengan dukungan lintas pihak, PB PDHI optimistis RUU Kedokteran Hewan dapat segera dibahas secara lebih intensif sehingga mampu menjadi landasan hukum yang kokoh bagi penguatan profesi dokter hewan sekaligus mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat Indonesia (Wan).