JAKARTA, TERKINI.COM– Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Pernyataan ini disampaikan saat acara Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025, sekaligus Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Selasa (10/12).
“Kita harus hemat, kurangi kebocoran anggaran. Saya bertekad memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Presiden dengan tegas. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, seperti seremoni yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung.
Prioritas Ketahanan Pangan dan Energi
Presiden Prabowo menyoroti ketahanan pangan sebagai prioritas utama pemerintah. Ia mengingatkan bahwa keamanan nasional tidak dapat dijamin tanpa adanya ketersediaan pangan yang mencukupi bagi seluruh rakyat. Salah satu strategi yang didorong adalah pengembangan lumbung pangan nasional hingga ke tingkat desa.
“Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita yang sangat relevan. Tiap desa memiliki lumbung untuk mendukung kemandirian pangan,” ungkap Presiden.
Selain itu, Presiden menekankan pentingnya swasembada energi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian bangsa. Indonesia, menurutnya, memiliki potensi besar untuk menjadi negara mandiri energi bersama Brazil dan Kongo.
“Kita harus pandai memanfaatkan karunia ini, dengan kerja keras dan inovasi, tanpa terjebak kebiasaan yang tidak produktif,” tandasnya.
Arahan untuk Kementerian dan Daerah
Dalam pidatonya, Presiden mengimbau seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berkomitmen menggunakan anggaran secara efisien. Ia menekankan bahwa ini adalah saatnya bekerja langsung untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, bukan sekadar diskusi panjang tanpa implementasi nyata.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Langkah konkret pemerintah untuk mengurangi pemborosan anggaran dan memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marwan Aziz)